Eropa Mesti Dapatkan Kembali Kepercayaan Internasional

KOMPAS.com - Eropa mesti mendapatkan kembali kepercayaan internasional demi pemulihan ekonomi. Pokok itu menjadi salah satu pernyataan Kanselir Jerman Angela Merkel di Brussels saat berbicara di Parlemen Eropa.

Dalam warta AP dan AFP pada Kamis (8/11/2012), Angela Merkel juga mengajak Uni Eropa mengikuti peta jalan pemulihan rancangannya. Poin penting dalam peta jalan itu adalah harmonisasi regulasi pasar finansial, integrasi kebijakan ekonomi dan fiskal yang lebih dekat, serta memberikan legitimasi demokrasi lebih besar dalam pengambilan keputusan di level Eropa. "Tujuannya adalah Eropa secara bersama-sama memenangi persaingan kembali," kata Merkel.

Dalam pemulihan tersebut, Uni Eropa menghadapi masalah dengan rencana perpisahan Inggris Raya. "Saya ingin Inggris Raya yang kuat di dalam Uni Eropa. Saya akan membicarakan hal itu dengan Perdana Menteri (PM) David Cameron," katanya.

Merkel memang merencanakan akan bertandang ke London untuk menemui Cameron. Di sana ia akan memaparkan rencana anggaran Uni Eropa untuk 2014-2020.

PM Cameron menghadapi masalah internal lantaran tekanan oposisi. Boleh jadi, dia akan menolak anggaran Merkel itu.

Sumber kompas.com

opini : Demi terciptanya harmonisasi regulasi pasar finansial, integrasi kebijakan ekonomi dan fiskal yang lebih dekat, serta memberikan legitimasi demokrasi lebih besar dalam pengambilan keputusan di level Eropa, Uni Eropa harus ikut andil supaya eropa mendapat kembali  kepercayaan di mata internasional demi pemulihan ekonomi. Ini dilakukan agar Eropa secara dapat bersama-sama memenangi persaingan kembali di saat ekonomi sudah kembali pulih. 

Bank diizinkan buka usaha titip & investasi valas

Sindonews.com - Demi mengamankan pasokan valuta asing khususnya dolar (AS) di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) membuat aturan yang memperbolehkan perbankan mengatur valas milik perusahaan-perusahaan. 

Aturan trustee ini memperbolehkan bank menyimpan dan menginvestasikan serta meminjamkannya ke pihak lain.

Direktur Stabilitas Sitem Keuangan BI Filianingsih mengatakan, aturan trustee yang diberlakukan BI kepada perbankan ini bertujuan agar supply valas di dalam negeri tidak bergejolak ketika ada penarikan dana besar-besaran (sudden reversal).

"Dari data kita juga, ternyata 11 dari 19 Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas (KKKS) ternyata menyimpan valasnya di luar negeri, padahal dananya digunakan untuk bisnis Indonesia. Ini bukan apa-apa, tetapi karena kita tidak memiliki instrumen di dalam negeri," ujar Fili saat Bankers Dinner, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (23/11/2012) malam.

Karena itu, BI kemudian membuat aturan yang memungkinkan perusahaan untuk menjadi trustee dan memungkinkan mereka menyimpan valasnya di Indonesia.

"Kegiatan trust ini dipisahkan dari kegiatan unit bank lainnya dan kalaupun bank pailit, aset trust ini tidak akan ikut dilikuidasi," tambah dia.

Selain diperbolehkan membuka kegiatan trust, jelas Fili, BI memperbolehkan bank melakukan tiga hal, yaitu sebagai agen pembayar, agen investasi dan agen peminjaman.

"Namun kegiatan-kegiatan ini harus atas perjanjian dan sepengetahuan perusahaan," tambah dia.

Beberapa bank yang diperbolehkan menjadi agen trust ini, papar Fili, ada beberapa yaitu bagi kantor cabang bank umum harus berbadan hukum Indonesia, dan memiliki modal inti minimal Rp5 triliun dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) minimal 13 persen selama 18 bulan terakhir.

"Selain harus memiliki tingkat kesehatan bank paling rendah peringkat komposit dua selama dua periode penilaian terakhir dan PK 3 selama satu periode," papar dia.

Adapun bagi bank asing, BI mengharuskan bank memiliki Capitalaa Equivalence Maintainde Assets sebesar Rp5 triliun. "BI tidak mengatur perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang apa saja," pungkasnya.

Sumber sindonews.com

Opini : Para pebisnis di indonesia sebaiknya mendukung Bank Indonesia (BI) yang menbuat aturan bahwa perbankan boleh mengatur valas milik perusahaan-perusahaan dan membuat aturan yang memungkinkan perusahaan untuk menjadi trustee dan memungkinkan mereka menyimpan valasnya di Indonesia. Aturan trustee ini memperbolehkan bank menyimpan dan menginvestasikan serta meminjamkannya ke pihak lain. Ini dilakukan BI supaya pebisnis di Indonesia yang dananya juga digunakan untuk bisnis di Indonesia tidak perlu menyimpan valas mereka  di luar negeri. Bank-bank yang diperbolehkan menjadi agen trust bisa bertindak sebagai agen pembayar, agen investasi dan agen peminjaman. Dan seandainya bank yang menjadi agen trust mengalami kebangkrutan dan aset bank harus dilikuidasi, aset trust ini tidak akan ikut dilikuidasi.

Perusahaan China Curang

BEIJING,KOMPAS.com - Pemeringkat kredit Fitch memperingatkan, tata kelola perusahaan di China sangat lemah. Kualitas informasi yang diberikan kepada para pemegang saham masih sangat rendah. Kekurangan ini akan menyebabkan perusahaan China sukar meraup dana dari pasar modal.

Fitch mengatakan, masalah tersebut sudah mencoreng perusahaan China. Isu tersebut memerlukan waktu beberapa saat untuk dapat diselesaikan. Hal ini sehubungan dengan munculnya skandal pelaporan keuangan oleh korporasi China.

Hal tersebut terungkap dalam laporan lembaga pemeringkat itu tentang tata kelola perusahaan di China yang dikeluarkan di Beijing, Senin (18/7).

Fitch mengatakan, kategori laporan keuangan korporasi China bisa dikatakan berisiko dan tergolong mengandung unsur penipuan. ”Beberapa tuduhan itu akan terbukti,” demikian pernyataan Fitch.

Fitch menyatakan, diperlukan waktu lama untuk menghapuskan kesan negatif seperti itu. Kondisi laporan keuangan korporasi China yang bercitra buruk juga menjadi kendala sehingga mereka tidak dapat mengakses pasar modal dengan mudah. Keadaan akan menjadi tambah sulit jika ada hal buruk lain, seperti menurunnya kepercayaan para investor.

Namun, hal seperti ini tidak saja mendominasi perusahaan China. Perusahaan asal AS dan Eropa juga sarat dengan skandal penipuan keuangan. Hal itu terbukti dengan banyaknya perusahaan berjatuhan saat krisis ekonomi AS meledak tahun 2008 lalu.

Fitch melakukan kajian tentang tata kelola perusahaan China dengan menganalisis 40 perusahaan yang berasal dari China. Lembaga pemeringkat tersebut menyatakan, banyak titik lemah pada perusahaan-perusahaan China. Hal itu, misalnya, terlihat dari penggunaan standar akuntansi China, pemilihan auditor, pencatatan saham di Bursa Saham Shanghai yang tidak ”beres”, dan terjadinya konsentrasi kepemilikan saham.

Laporan tersebut juga mengamati besaran finansial perusahaan, seperti pertumbuhan pendapatan, modal kerja, pajak, dan marjin keuntungan, yang dianggap tak sesuai keadaan.

Fitch mencatat tata kelola perusahaan di China sangat terbelakang dan belum mampu mengikuti standar internasional.

Perusahaan pemeringkat ini juga menyatakan, ada kelemahan menyangkut independensi direktur perusahaan. Di banyak perusahaan, direksi dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun tanpa ada rotasi.

”Investor internasional banyak yang tertarik pada perusahaan China. Hal itu didorong oleh tingginya tingkat pertumbuhan serta imbal hasil. Sayangnya, perusahaan China masih rendah dalam memenuhi standar internasional,” ujar John Hatton, Group Credit Officer untuk perusahaan di Asia-Pasifik.

Fitch juga menyatakan, 40 perusahaan China yang ditelitinya memiliki peringkat BB dan di bawahnya. Peringkat BB berarti kualitas kredit perusahaan itu rendah.

Sedangkan peringkat untuk perusahaan milik negara dan perusahaan yang didukung negara memiliki peringkat pada level layak investasi dan peringkat di atasnya, atau lebih baik dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Fitch merupakan perusahaan pemeringkat kedua yang meneliti tentang risiko berinvestasi pada perusahaan yang berasal dari China daratan. Sebelumnya, pemeringkat lain, Moody’s Investor Service, pekan lalu memperingkatkan soal risiko laporan keuangan dan tata kelola perusahaan-perusahaan China.

Hentikan perdagangan

Perusahaan China yang tercatat di bursa luar negeri belakangan ini menjadi sasaran kritik karena melakukan berbagai kecurangan seperti terjadi di bursa AS dan Kanada.

”Investor turut mendesak perusahaan China agar mengikuti standar internasional yang lebih tinggi lagi dalam penyusunan laporan keuangan,” kata Hatton.

Lebih dari 150 perusahaan China, dengan total aset yang bernilai lebih dari 12,8 miliar dollar AS, memasuki pasar modal AS melalui merger sejak tahun 2007. Hanya ada 50 perusahaan yang masuk melalui penawaran saham perdana kepada publik berdasarkan data dari Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Indeks Bloomberg Chinese Reverse Mergers yang mengikuti perkembangan 78 saham perusahaan China yang mencatatkan sahamnya di AS menyatakan, saham-saham perusahaan itu merosot sebanyak 44 persen tahun ini.

PCAOB dan Badan Pengawas Pasar modal AS (Securities and Exchange Commission/SEC) bulan lalu mengonfirmasikan akan mengirimkan utusan untuk berbicara dengan otoritas China mengenai auditor yang berbasis di China. SEC menghentikan sementara perdagangan saham sebuah perusahaan asal China karena dianggap menggunakan pembukuan ganda atau gagal mengungkapkan siapa auditor perusahaan. (AFP/Reuters/Joe)

Sumber kompas.com

Opini :

Perusahaan-perusahaan China sebaiknya mengikuti desakan investor yang mengusulkan supaya penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan standar internasional karena dengan standar yang sekarang masih diaplikasikan oleh perusahaan China mungkin akan membuat beberapa calon investor batal berinvestasi padahal banyak para investor yang ingin menanamkan modal di perusahaan-perusahaan China. Laporan keuangan perusahaan China bisa dikatakan berisiko dan tergolong mengandung unsur penipuan. Tata kelola di China juga dinilai kurang baik karena lemahnya kebebasan direktur perusahaan, direksi dijabat oleh orang yang sama selama bertahun-tahun tanpa adanya rotasi atau pergantian. Dari beberapa isu yang beredar perusahaan China yang tercatat di bursa luar negeri sekarang ini menjadi sasaran kritik karena melakukan berbagai kecurangan seperti yang terjadi di bursa AS dan Kanada. Diharapkan perusahaan-perusahaan China bisa dan mau mengikuti standar internasional dalam menyusun laporan keuangan. 

CHAPTER 5 : PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

Bab ini membahas komunikasi informasi keuangan dan non keuangan dalam ruang lingkup internasional. Pasar ekuitas semakin memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional dan investor perseorangan menjadi semakin aktif dalam pasar-pasar tersebut. Akibatnya pengungkapan publik; perlindungan terhadap investor, nilai pemegang saham dan bentuk tata kelola perusahaan yang didorong oleh pasar saham semakin penting.

PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN

Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Perbedaan pengungkapan nasional sebagian besar didorong oleh perbedaan di pengelolaan dan keuangan perusahaan. Di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara Anglo-Amerika lainnya, ekuitas pasar paling

berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju. Di negara-negara lainnya (seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan berbagai negara dengan pasar yang baru muncul), pemegang saham tetap terkosentrasi dari bank (dan/ atau pemiliknya keluarga) secara tradisional telah menjadi sumber keuangan utama

perusahaan.

PENGUNGKAPAN SUKARELA

 Pengungkapan Sukarela Beberapa kajian menunjukkan bahwa manager berinisiatif untuk mengungkap informasi seperti itu secara sukarela. Keuntungan dari pengungkapan tersebut mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas sahamdan biaya modal yang lebih rendah.

Bukti-bukti kuat menunjukan bahwa manajer perusahaan sering memiliki dorongan  yang kuat untuk menunda pengungkapan berita buruk,”mengelola” laporan keuangan Untuk lebih menunjukkan wajah positif perusahaan dan menilai kinerja dan prospek keuangan perusahaannya.

Walaupun semua mekanisme ini bisa memengaruhi praktik dengan kuat, manajer biasanya meliputi bahwa keuntungan yang tidak terpenuhi dengan kebutuhan laporan (contoh: harga saham lebih tinggi pada saat pendapatan tinggi) biaya berlebih (contoh: risiko kehilangan pekerjaan dan proses pengadilan akibat kriminal atau hukuman jika kegagalan tercium dilaporkan). Dengan demikian, pemilihan pengungkapan manajer mencerminkan keseluruhan akibat keperluan pengungkapan dan insentif mereka untuk menguraikan informasi dengan sukarela.

KETENTUAN PENGUNGKAPAN WAJIB

            Untuk melindungi para investor, kebanyakan bursa efek (bersama dengan badan profesional atau pemerintah pembuat aturan seperti komisi pasar modal AS dan kementrian keuangan di Jepang) memberlakukan ketentuan pelaporan dan pengungkapan bagi perusahaan domestik dan asing yang mencari akses kepada pasar-pasar tersebut. Bursa-bursa ini ingin memastikan bahwa investor memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja dan prospek sebuah perusahaan. Tempat yang terbukti memiliki perhatian atas hal ini tidak lain adalah Amerika Serikat, yang standar pengungkapannya secara umum dipandang paling ketat di dunia. Perusahaan asing yang sahamnya tercatat pada suatu bursa efek umumnya memiliki fleksibiltas dalam prinsip akuntansi yang digunakan dan ruang lingkup pengungkapan.

Pembahasan Laporan Keuangan SEC Amerika Serikat

SEC secara umum mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan perusahaan domestik. Akan tetapi, laporan keuangan tidak harus disiapkan menurut GAAP Amerika Serikat jika mereka disajikan sesuai dengan prinsip lembaga akuntansi secara menyeluruh dan dilengkapi dengan rekonsiliasi kuantitatif dengan pendapatan bersih GAAP Amerika Serikat, ekuitas pemegang saham, dan pendapatan per saham, jika secara material berbeda.

Beberapa pengamat menyatakan bahwa syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, telah ditegaskan, investor Amerika Serikat lebih suka berdagang di pasar OTC. Pendapat sebaliknya bahwa sistem akuntansi dan pengungkpan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal Amerika Serikat.Pokok yang mendasari argumen ini adalah prinsip utuh pengakuan dan perlakuan setara issuer domestik dan asing.

PRAKTIK PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

Untuk beberapa jenis pengungkapan, (contoh: pengungkapan tentang pengembangan) kebijaksanaan manajer memainkan peranan penting yang mengawasi (dan oleh karena itu pelaksanaannya) sulit. Oleh karena itu, jenis pengungkapan ini kurang sukarela. Akhirnya peraturan pengungkapan bermacam-macam di seluruh dunia pada area seperti perubahan laporan ekuitas, transaksi dengan pihak terkait, segmen pelaporan, harga pasar aset dan utang finansial, dan pendapatan per saham.Pada bagian ini, fokus pada pengungkapan terhadap informasi ke depan, segmen pengungkapan, pengungkapan tanggung jawab sosial, pengungkapan khusus untuk laporan keuangan non-domestik, pengungkapan pengaturan perusahaan dan pengungkapan dan laporan usaha internet.Semua pengungkapan dan pelaporan ini dipilih karena atas dasar kepentingan pengguna laporan keuangan.

Pengungkapan Informasi Progresif

Pengungkapan informasi Progresif adalah pertimbangan tingggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia.Dalam hal ini istilah progresif meliputi, perkiraan pendapatan, laba rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal keuangan lainnya.Contonya adalah pengungkapan perkiraan di Scering AG dalam laporan tahunannya tahun 2005. Pengungkapan segmen Investor dan analis menurut informasi hasil perusahaan industri dan hasil segmen geografis usaha dan keuangan signifikan dan berkembang. Sebagai contoh analis keuangan di Amerika Serikat secara konsisten meminta data laporan keuangan yang tidak banyak dipisahkan daripada yang ada sekarang. Pengungkapan area geografis memperlihatkan pendapatan pengeluaran modal, dan modal pegawai per daerah sedunia dan negara-negara terpilih dalam dua tahunan.

Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial

Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi tentang pengarih perusahaan terhaadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial dan lingkunagn. Laporan pertanggungjawaban sosial adalah sebuah cara untuk menunjukan sebagai perusahaan penduduk. Informasi mengenai kesejahteraan pegawai telah lama menjadi perhatian serikat buruh. Pengungkapan informasi yang berhubungan dengan sejumlah pegawai adalah perhatian utama pemerintah. Masalah lingkungan meliputi akibat dari prosesproduksi, produk, dan jasaudara, air, tanah, biodiversity, dan kesehatan manusia. permasalahan dengan tiga hal mendasar dengan cepat terlihat. Pengukuran profit cukup lancar; tidak dengan pengukuran proteksi lingkungan dann keadilan sosial. Kesulitannya adalah per bagian di mana tidak ada ukuran untuk mengukur kemajuan di semua area tersebut.Disamping itu, pelaporan pertanggungjawaban sosial menjadi model diantara semua perusahaan besar multinasional. petunjuk untuk laporan ketahanan sosial telah dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Pola kerja GRI menyarankan adanya indikator pengungkapan kinerja di area:

1. Peforma ekonomi, seperti upah, pajak, dan sumbangan komunitas.

2. Peforma lingkungan, seperti rumah kaca, emisi gas dan penggunaan air

3. Peforma sosial Pengungkapan Kepegawaian Roche

a. Bisnis yang berhasil menciptaan pekerjaan baru.

b. Kebijakan Kepegawaian

c. Peforma budaya di Roche

d. manajemen dan pengembangan bakat di Roche

e. Kompensasi dan keuntungan

f. Meningkatkan Keragaman di tempat kerja

g. Menghormati hak asasi manusia

Pengungkapan Keamanan dan Lingkungan oleh Roche

a. Kebijakan perusahaan dalam bidang keamana, kesehatan, dan proteksi lingkungan

• Auditing

• Cakupan pelaporan

• Ringkasan hasil

b. Target dan kemajuan pada proteksi keamanan, kesehatan, dan lingkungan

• Eco-efficiency

• Ecobalance

• Biaya investasi dan operasional

c. Proteksi Keamanan dan Kesehatan

• Kecelakaan dalam pekerjaan

• Penyakit dalam pekerjaan

• Insiden

• Transportasi

d. Proteksi Lingkungan

• Gas rumah kaca

• Efek rumah kaca-kontribusi Roche

• Limbah

e. Area tercemar adalah tanggung jawab pengguna

• Emisi udara

• Air limbah

• Pengguna air

• Bahan kimia khusus

Pengungkapan Khusus bagu pengguna

Laporan Keuangan Non-domestik dan Prinsip Akuntansi yang Digunakan Laporan tahunan bisa meliputi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi pengguna laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan tersebut meliputi

1. Laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing

2. pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan prinsip akuntansi lainnya.

3. posisi dan laporan keuangan terbatas di ketetapan standar akuntansi yang kedua

4. Sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua Penyajian Ulang terbatas oleh Novartis

Perbedaan  berarti antara IFRS dan GAAP AS

Group telah menggabungkan laporan keuangan yang telah disiapkan sesuai dengan

IFRS, yang diterapkan seperti di Group, berbeda dalam beberapa ketentuan dan GAAP

AS. Pengungkapan Pengelolaan Perusahaan Pengelolaan perusahaan berhubungan

dengan sarana internal dimana perusahaan di jalankan atau dikendalikan-tanggung

jawab, akuntabilitas, hubungan diantara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai perusahaan. Dengan kata lain pengelolaan perusahaan adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Empat komponen dari rancangan kerja adalah infrastruktur pasar, lingkungan hukum, lingkungan peraturan, dan infrastruktur informasi.

Pengungkapan Pengelolaan Volvo

a. Struktur perusahaan dan pengelolaan perusahaan

b. hukum pengelolaan perusahaan Swedia

c. Komisi Pemilihan

d. Direksi

e. kebuthan independen

f. Komisi Audit

g. Komisi Renumerasi

h. Group Executive Committee

i . Audit internal

j. pengaturan pengendalian Internal

k. Komisi Pengungkapan

l. Ketentuan renumerasi dan ketentuan

kepegawaian lainnya untuk Group Executive

Committee

m. Program Insentif

Pengungkapan dan Laporan Bisnis Internet

World Wibe web terus digunakan sebagai sebuah ruang penyebaran informasi, dengan

media cetak yang selalu mendapat peran kedua. Penyebaran informasi secara elektronik sering kali murah meriah dibansingkan dengan media cetak dan menawarkan informasi instan. Keamanan berdagang menggunakan internet telah meningkatkan permintaan untuk bisnis dan pelaporan keuangan lelalui web. Sebuah perkembangan penting yan akan memfasilitasi pelaporan bisnis melalui web adalah eXtensible Business Reporting

Language (XBRL). XBRL akan berpengaruh besar dalam perniagaan pada abad 21

sebagai pembukuan pencatatan ganda dalam revolusi industri. Sekali diterapkan, XBRL akan secara otomatis meneerjemahkan informasi bisnis apapun yang dikehendaki-kata-kata atau angka-sehingga informasi hanya perlu dimasukkan sekali.Pengelompokkan XBRL telah dikembangkan untuk GAAP Amerika Serikat dan jerman serta IFR, yang

mampu ,membuat persiapan laporan keuangan sesuai dengan semua standar akuntansi ini.

PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN DI NEGARA-NEGARA DENGAN PASAR BARU MUNCUL

Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dari negara dengan pasar yang baru muncul biasanya kurang luas dan dapat dipercaya dari[pada semua perusahaan dari negara berkembang. Level pengungkapan yang rendah di negara dengan pasar yang baru muncul konsisten dengan sistem pemerintahan dan keuangan perusahaan mereka. Ekuitas pasar tidak berkembang dengan baik, bank dan orang dalam seperti kelompok keluarga menyediakan keuangan yang paling besar, dan pada umumnya hanya sedikit tuntutan untuk bisa dipercaya, pengungkapan kepada publik yang tepat waktu daripada lebih mengembangkan ekonomi. Sebuah kajian terkini menyajikan bukti-bukti yang mendukung pandangan bahwa level dan kualitas pengungkapan lebih rendah di negara dengan pasar yang baru muncul daripada negara berkembang. Bukti empiris praktik pengungkapan di negara-negara dengan pasar yang baru muncul masih terbatas sampai sekarang,.

IMPLIKASI BAGI PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAN MANAJER

Pengguna laporan keuangan mengharapkan tingkat pengungkapan dan praktik pelaporan keuangan yang luas. Walaupun para manajer di berbagai perusahaan terus terpengaruh dengan biaya pengungkapan informasi kepemilikan, tingkat pengungkapan yang bersifat keharusan dan sukarela terus meningkat di seluruh dunia. Sebagai tambahan, manajer yang memutuskan untuk mempertinggi pengungkapan di area investor dan analis yang dianggap penting, seperti segmen dan rekonsiliasi pengungkapan, bisa mendatangkan keuntungan yang kompetitif terhadap perusahaan dengan kebijakan pengungkapan yang terbatas.

Sumber:

Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta. 

KELOMPOK JEPANG KELAS 4EB11

1. Endang Kusumawati (25209320)
2. Hera Fitriani               (24209760)
3. R. Yusuf Kurniawan   (21209544)
4. Tunjung Gumelar        (21209039)
5. Yunita Trisyani           (24209995)

Industri Akuntansi Indonesia Siap Hadapi 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden CPA Australia-Indonesia Office, Ferdinand Sadeli menyebutkan, industri akuntansi Indonesia ditargetkan dapat mengadopsi IFRS (International Financial Reporting Standards), yaitu sistem standar akuntansi internasional, secara penuh pada tahun 2012.

Sebagai dampaknya, industri akuntansi di Indonesia pun akan siap menghadapi Komunitas ASEAN yang akan berlangsung pada tahun 2015 mendatang. Dan, investor asing akan banyak berinvestasi di Indonesia.

"Ya pasti demikianlah. Mustinya dari tahun depan (2012) semuanya sudah relatively sama (dalam menerapkan standar laporan akuntansi di antara negara-negara ASEAN)," ujar Ferdinand kepadaKOMPAS.com dalam acara konferensi pers peresmian kantor CPA Australia di Jakarta, Senin (31/10/2011).

Indonesia sendiri, terang dia, sudah mulai menerapkan standar internasional ini sejak Januari 2011. Sementara, Singapura sudah dan Malaysia telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2006. Selain itu, dengan standar IFRS, terang dia, maka investor asing yang datang ke Indonesia akan disuguhi oleh laporan keuangan yang punya standar sama di seluruh dunia.

"Dia (investor) nggak perlu pusing-pusing," tambah dia.

Manfaat lainnya dengan IFRS ini yakni mengurangi biaya modal (cost of capital). Artinya, terang Ferdinand, investor tidak akan minta tingkat pengembalian (return) yang tinggi lagi ketika dia mau investasi di Indonesia.

"Karena semuanya sudah transparannya sama, level disclosure-nya sama, understandingnya sama," ujar Ferdinand.

Jadi, ucap dia, dengan adopsi IFRS secara penuh, maka investor asing pun lebih banyak yang mau masuk ke Indonesia. "Mudah sekali dia untuk membandingkan. Dia membaca laporan keuangan enggak bingung-bingung," tegas Ferdinand.

SUMBER

Opini terhadap artikel di atas :

Siapnya Indonesia dengan ikut serta dalam komunitas ASEAN di tahun 2015 mendatang memperlihatkan Indonesia terutama dalam bidang akuntansi sudah sangat baik dalam mengadopsi standar akuntasi internasional untuk standar pelaporan. Dan ini berdampak baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mungkin karena penerapan standar berbasis internasional ini para investor tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Seharusnya penerapan berbasis internasional sudah diterapkan oleh semua perusahaan yang cukup berpengaruh di Indonesia demi kepentingan investasi terutama untuk pembangunan.

Bank Dunia Tidak Beri Penilaian, tetapi Beri Dorongan

JAKARTA, KOMPAS.com — Regional Manager, Financial Management, Kawasan Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia, Samia Msadek, menyatakan, Bank Dunia tidak memberikan penilaian akan sejauh mana perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mengaplikasikan standar audit dan pelaporan finansial yang selaras dengan standar internasional. Menurut dia, lembaga ini hanya berperan untuk memberikan rekomendasi bagaimana standar nasional bisa sebaik mungkin mengacu pada apa yang berlaku di dunia internasional.

"Saya tidak menjawab ya atau tidak untuk pertanyaan ini. Bukan hal yang mudah untuk menjawab apakah (perusahaan dan bank) telah selaras dengan standar (internasional). Kamu bisa lihat laporan kami adalah proses yang panjang. Kami harus profesional dalam melakukan itu (penilaian)," ujar Samia, di Jakarta, Senin (14/11/2011 ).

Menurut dia, hanya ada dua opsi, apakah perusahaan menerapkan standar yang benar atau salah. Namun, terang dia, Bank Dunia hadir untuk membantu standar nasional bisa selaras dengan yang berlaku di internasional.

Bentuk nyata bantuan tersebut adalah dengan mengeluarkan sejumlah rekomendasi, salah satunya, agar kapasitas Ikatan Akuntansi Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia, dan praktik audit skala kecil dan menengah dapat ditingkatnya. "Penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut sebaiknya merupakan proses kolaboratif antar badan-badan pengatur sektor keuangan, profesi akuntansi, dan mitra-mitra pembangunan internasional," tambah Samia.

Ia juga menaruh rasa bangga terhadap penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ini merupakan standar pelaporan keuangan yang berlaku internasional. "Apa yang membuat saya sangat terkesan adalah bagaiman orang-orang ini (perusahaan) menghabiskan akhir pekan, dari Jumat ke Minggu, di tempat terdekat, untuk mengerjakan hal itu (IFRS)," tambah dia sembari memberi petunjuk bagaimana tebalnya buku mengenai IFRS itu.

SUMBER

Opini terhadap artikel di atas :

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan IFRS belum tentu sudah selaras dengan standar internasional. Bahkan Regional Manajer, Financial Management, Kawasan Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia tidak bisa menilai sejauh mana perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan standar audit dan laporan keuangan setara dengan standar internasional. Jadi sebaiknya melakukan apa yang direkomendasikan yaitu ada kerja sama antara badan-badan pengatur sektor keuangan, profesi akuntansi, dan mitra pembangunan internasional. Para akuntan yang terlibat pun harus yang sudah paham betul akan standar akuntasi internasional.

Neraca LKPP dan BLU Berstandar Dunia

DENPASAR, KOMPAS.com - Baru kali ini pemerintah menerapkan standar akuntansi bertarap internasional, yakni tidak lagi menggunakan standar berbasis kas, melainkan standar akuntansi berbasis akrual. Itu pun masih terbatas hanya pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP dan laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU.

"Sementara APBN dan bagian lain dari LKPP semuanya masih menggunakan akuntasi berbasis kas, karena tidak mudah menerapkannya," ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Hekinus Manao di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010).

Baru sejak tahun 2004 (atau setelah 59 tahun Indonesia merdeka), pemerintah membuat LKPP, sebelumnya hanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran. Dengan LKPP, pemerintah tidak hanya melaporkan keluar masuknya uang yang dipakai pada tahun sebelumnya, namun juga membuat neraca keuangan hingga laporan arus kas.

Dalam neraca itulah tercermin untuk pertama kalinya kekayaan negara dan kewajiban pemerintah yang dimiliki Indonesia selama ini. Dalam neraca tersebut, publik dapat mengetahui seluruh aset yang dimiliki, utang yang membebani pemerintah, modal yang dimiliki untuk bergerak maju. Namun, diantara bagian-bagian yang ada dalam LKPP, hanya neraca yang sudah berstandar internasional, selebihnya masih menggunakan sistem lama.

Dengan mengubah standar akuntansi ke basis akrual, tidak hanya aliran uang tunai yang tercatat dalam APBN dan neraca, melainkan juga semua risiko keuangan yang mungkin dihadapi pemerintah dalam jangka pendek hingga panjang. Akuntansi berbasis akrual juga mengharuskan mengecekan lengkap terhadap setiap sen uang negara yang telah dikeluarkan.

Sebagai ilustrasi, jika suatu kementerian meminta anggaran untuk membeli bibit sapi pada tahun 2010, maka dia akan diminta melaporkan terlebih dulu anggaran pembelian bibit sapi pada tahun 2009. Kementerian itu harus menjelaskan, berapa banyak bibit sapi yang dibeli tahun 2009, berapa banyak sapi yang tumbuh besar, hingga berapa sapi yang beranak.

Dulu, ketika pemerintah masih memakai akuntansi berbasis kas, tidak ada pemeriksaan silang seperti itu. Anggaran bibit ayam yang dikeluarkan tahun 2009, akan hangus begitu saja, karena tidak ada yang menanyakan kondisi terakhir dari bibit ayam yang telah dibeli itu.

Salah satu kiblat yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB).

Hingga saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brazil. Standar yang sama juga telah digunakan di seluruh badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), OECD, Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.

SUMBER

Opini terhadap artikel di atas :                                                    

Meskipun bagian neraca sudah berstandar internasional atau berbasis akrual tetapi belum semua menerapkannya. Bagian lain selain neraca masih menggunakan sistem lama atau berbasis kas. Seharusnya pemerintah bisa mengubah semua bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) karena dilihat dari akuntansi berbasis akrual sendiri yang mengharuskan pengecekan lengkap terhadap setiap dana yang keluar, juga dapat mengetahui resiko keuangan negara tidak hanya mengetahui aliran dana yang dicatat APBN. Dan lagi tidak sedikit negara yang menggunakan standar akuntansi berbasis akrual dengan menjadikan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS).

ASEAN Perjuangkan Standar Akuntansi

DENPASAR, KOMPAS.com — Sebanyak 10 negara anggota ASEAN bersepakat memperkuat diri untuk memperjuangkan standar akuntansi khusus pelaporan keuangan publik atau pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan. Dengan cara ini, negara maju dan akuntan internasional yang terus-menerus memperbarui standar akuntansi dunia tidak memaksakan suatu standar akuntansi yang tidak tepat bagi pemerintahan di semua negara anggota ASEAN, yang pada umumnya memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju.

"Ini sudah ada kesepakatan bersama agar daya tawar dan perundingan di dunia internasional diperkuat di negara-negara ASEAN sehingga dapat membawa kepentingan negara-negara ASEAN dalam pembahasan standar akuntansi internasional yang baru," ungkap Wakil Ketua Komite Standar Akuntasi Pemerintah (KSAP) AB Triharta di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010), menjelang penutupan acara Pertemuan Governmental Accounting Standard-Setter of ASEAN Member Countries.

Pelaporan keuangan pemerintah berbeda dengan swasta. Pada Desember 2009, Badan Standardisasi Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASB) menerbitkan standar khusus pada Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang berbeda dengan standar akuntansi perusahaan swasta (IFRS). Standar khusus itu, antara lain, mengatur laporan keuangan proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), yakni mekanisme pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot Pemerintah Indonesia saat ini.

Hingga saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brasil. Standar yang sama juga telah digunakan di semua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), OECD, Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.

Triharta menyebutkan, keinginan untuk membuat forum tidak hanya datang dari 10 negara ASEAN, tetapi juga dari delegasi Korea Selatan. "Keinginan untuk memperkuat daya tawar ini sangat tinggi, bahkan ada yang ingin mempeluas jangkauannya, tidak hanya level ASEAN," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi Kerja, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Hekinus Manao menegaskan, Indonesia tidak mau diatur oleh standar akuntansi dunia yang tidak tepat untuk kepentingan dalam negeri. Sebagai ilustrasi, bagi negara maju, hal terpenting yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan adalah masuk keluarnya uang. Namun, bagi Indonesia, hal terpenting yang harus dilaporkan adalah dampak anggaran terhadap penciptaan lapangan kerja atau kondisi aset negara.

"Jadi, tidak ada dasarnya suatu lembaga akuntan internasional meminta negara seperti kita menggunakan standar yang mereka buat. Kepentingannya berlainan," tuturnya.

SUMBER

Opini terhadap artikel di atas :

Forum yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan standar akuntansi khusus pelaporan keuangan publik atau pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan terutama untuk kawasan ASEAN sepertinya belum bisa tercapai sepenuhnya. Karena melihat dari negara Indonesia yang sepertinya standar akuntansinya tidak mau diatur oleh standar akuntasi dunia, karena Indonesia yang sudah memiliki standar akuntansinya sendiri, dan tidak tepat dengan kepentingan dalam negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ASEAN jadi memiliki standar akuntansi internasional yang pas. Asalkan sesuai dengan kepentingan negara.