Tulisan 2 Bahasa Indonesia 2

Review PJP - Bukan Setan Biasa. Setannn!!!

Pernah denger novel PJP? Buat para tweeps pasti udah gak asing lagi. Yaiyalah secara itu novel penulisnya adalah @poconggg. Yang follow @poconggg di twitter pasti tau. Salah satu akun twitter ini selalu update status dengan kalimat-kalimat yang kocaknya tak terperi. Kadang sering galau gak jelas. Tapi akun ini laris manis. Buktinya followersnya banyak banget. Eh, sebenernya aku gak follow si poconggg, soalnya takut liat profil picturenya, tapi untungnya aku tau ada novel itu hehe. Itulah hebatnya dunia teknologi jaman sekarang. Semua mudah buat dicari tahu. Awalnya susah banget cari itu novel saking banyaknya yang mau beli itu novel PJP. Ngomong-ngomong dari tadi belum dikasih tau ya PJP itu apa. PJP itu Poconggg Juga Pocong. Dari covernya aja udah keliatan kalau itu buku pasti kocak isinya. Benerkan ternyata. Baru awal baca aja udah ngakak-ngikik baca itu buku. Si penulis hebat bikin kalimat yang buat si pembaca ketawa-ketiwi gak jelas macam orang gila. Dia bisa masuk-masukin kata yang gak terpikirkan jadi kalimat yang asli lucunya. Memang sih agak sedikit frontal tapi mungkin tidak sedikit yang dia sebutin itu bener di dunia nyata sekarang ini (mau disebutin disini? Ooo tidak bisa. Beli aja novelnya di toko buku terdekat. Itu pun kalau masih ada hihi). Bisa dilihat dari isi bukunya kalau si penulis kreatifnya banget banget banget. Kenapa gak dari dulu aja ya dia jadi penulis, pasti bukunya bakal laris manis macam PJP ini. Tadinya aku kira cuma Raditya Dika yang cuma bisa bikin buku “pengocok perut”, ternyata tambah lagi satu sekarang. Di dalam buku ini juga dikasih tau fans-fans nya si @poconggg lho. Ada fotonya juga. Di situ juga diceritain gimana usilnya si poconggg ngerjain fans-fansnya. Apalagi pas di Citos. Si poconggg gak berani nampakin wujud aslinya ke fans-fansnya di Citos. Bisa abis dia kalau berani keluar dari persembunyiannya. Biarpun sambil ngumpet tetep aja dia bisa bikin fans-fansnya ngelakuin hal-hal gokil. Mungkin terlalu kreatif atau usil ya si poconggg itu sama fans-fansnya. Pokoknya konyol abis.

Yang penasaran belum beli buku ini, direkomendasikan banget beli deh. Apalagi buat yang mau ngerefresh otak yang udah sumpek banget sama kuliah plus tugas dan kawan-kawannya hehe. Lucunya kebangetan ini buku. Asli konyol. 

Yang mau follow @poconggg silahkan, bisa jadi penghuni timeline yang menghibur hihi..

Etika Bisnis & 5 Pergaulan Bisnis

Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab social suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dipandang sebagain etika pergaulan bisnis. Seperti halnya manusia pribadi juga memiliki etika pergaulan antar manusia, maka pergaulan bisnis dengan masyarakat umum juga memiliki etika pergaulan yaitu etika pergaulan bisnis. 

Etika pergaulan bisnis dapat meliputi berbagai hal, antara lain adalah :

1. Hubungan antara bisnis dengan langganan/konsumen

Merupakan hubungan yang paling banyak dilakukan, oleh karena itu bisnis harus menjaga etika pergaulannya secara baik. Adapun pergaulannya dengan langganan ini dapat disebutkan disini, misalnya :

·         Kemasan yang berbeda-beda membuat konsumen sulit untuk membedakan atau mengadakan perbandingan harga terhadap produknya

·         Bungkus/kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi didalamnya, sehingga produsen perlu memberikan penjelasan tentang isi serta kandungan atau zat-zat yang terkandung di dalam produk itu

·         Pemberian servis dan terutama garansi adalah merupakan tindakan yang sangat etis bagi suatu bisnis. Sangatlah tidak etis suatu bisnis yang menjual produknya yang ternyata jelek (buruk) dan tak layak dipakai tetap saja tidak mau mengganti produknya tersebut kepada pembelinya 

2. Hubungan dengan karyawan

Manajer pada umumnya selalu berpandangan untuk memajukan bisnisnya sering kali harus berurusan dengan etika pergaulan dengan karyawannya. Pergaulan bisnis dengan karyawan ini meliputi beberapa hal, yakni : Penarikan (recruitment), Latihan (training), Promosi atau kenaikan pangkat, Tranfer, Demosi/penurunan pangkat, maupun Lay-off atau pemecatan/PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Di dalam menarik tenaga kerja haruslah dijaga adanya penerimaan yang jujur sesuai dengan hasil seleksi yang telah dijalankan. Sering kali terjadi hasil seleksi yang tidak diperhatikan akan tetapi yang diterimanya adalah peserta atau calon yang berasal dari anggota keluarga sendiri. Disamping itu tidak jarang seorang manajer yang mencoba menaikan pangkat para karyawan dari generasi muda yang dianggapnya sangat potensial dalam rangka membawa organisasi menjadi lebih dinamis, tetapi hal tersebut mendapat protes keras dari karyawan dari generasi tua. Masalah lain lagi dan paling rawan adalah masalah pengeluaran karyawan atau dropout. Masalah DO atau PHK perlu mendapat perhatian lebih/ekstra dari para manajer karena hal ini menyangkut masalah tidak saja etik akan tetapi juga menyangkut masalah kemanusiaan. Karyawan yang di PHK tentu saja akan kehilangan mata pencahariannya yang menjadi tumpuan hidup dia bersama dengan keluarganya. 

3. Hubungan antar bisnis

Merupakan hubungan antar 1 perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini bisa terjadi hubungan antara perusahaan dengan saingannya, dengan penyalurnya, dengan grosirnya, dengan pengecernya, agen tunggal maupun distributornya. Dalam hubungan sehari-hari tentang hubungan tersebut sering terjadi benturan-benturan kepentingan antar keduanya. Dalam hubungan itu tidak jarang sering dituntut adanya etika pergaulan bisnis yang baik. Sebagai contoh, sebuah penerbit yang ingin menerbitkan buku-buku terbitannya kepada para grosir yang bersedia membeli secara kontan dalam jumlah besar dan continue dengan memperoleh potongan rabat yang sama dengan penyalur. Rencana ini menjadi kandas karena mendapat protes keras dari para penyalur-penyalurnya yang memandang tindakan penerbit tersebut akan sangat merugikan para penyalur sedangkan omset dari para penyalur sendiri dalam beberapa tahun tidak meningkat.

4. Hubungan dengan investor

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan terutama yang akan atau telah “go public” harus menjaga pemberi informasi yang baik dangan jujur dari bisnisnya kepada para investor atau calon investornya. Informasi yang tidak jujur akan menjerumuskan para investor untuk mengambil keputusan investasi yang keliru. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian yang serius karena dewasa ini di Indonesia sedang mengalami lonjakan kegiatan pasar modal. Banyak permintaan dari para pengusaha yang ingin menjadi emiten yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat.

Dipihak lain  masyarakat sendiri juga sangat berkeinginan untuk menanamkan uangnya dalam bentuk pembelian saham ataupun surat-surat berharga yang lain yang di emisi oleh perusahaan di pasar modal. Oleh karena itu masyarakat calon pemodal yang ingin membeli saham haruslah diberi informasi secara lengkap dan benar terhadap prospek perusahaan yang go public tersebut. Jangan sampai terjadi adanya manipulasi atau penipuan terhadap informasi terhadap hal ini.

5. Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan

Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan terutama jawatan pajak pada umumnya merupakan hubungan pergaulan yang bersifat financial. Hubungan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang berupa Neraca dan laporan Rugi dan Laba misalnya. Laporan financial terebut haruslah disusun secara baik dan benar sehingga terjadi terjadi kecenderungan ke arah penggelapan pajak misalnya.

Pelaksanaan tanggung jawab social suatu bisnis merupakan penerapan kepedulian bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan alam, teknologi, ekonomi, social, budaya, pemerintah maupun masyarakat internasional. Bisnis yang menerapkan tanggung jawab social itu merupakan bisnis yang menjalankan etika bisnis, sedangkan bisnis yang tidak melaksanakan tanggung jawab social itu merupakan penerapan yang tidak etis.

Sumber : http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/34024-10-831956688789.doc.

 Tunjung Gumelar / 21209039 / 1Eb01

Contoh Jurnal Akuntansi

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada PT. Ika Utama Transfer Express

LALOLY DAMANIK

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

ARIFIN HAMZAH

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

            Every company need the accounting system to earn the finance data become the accounting information. Accountancy is appliance to submit the information to proper parties, for example stockholder, fiskus and bank. Stockholder need the finance information to take the finance decision. Bank need it for the sake of credit gift, while government need it to draw the tax .

PT. Ika Utama Transfer Express is a firm which have status as Taxpayer and Entrepreneur Incur the Iease, where for the status of the company have the obligation to impose the tax. One of among other things is Income Tax Section 21. The Company have done the imposition of Income Tax Section 21. Pursuant to the mentioned, writer interested to do the research at PT. Ika Utama Transfer Express with the Title "Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Ika Utama Transfer Express” (“Calculation of Income Tax Section 21 At PT. Ika Utama Transfer Express").

            As for intention of this research is to know the record-keeping, enumeration done by PT. Ika Utama Transfer Express of what have according to Taxation Law.

Methodologies used in this script is descriptive method that is how to record-keeping of Income Tax Section 21, enumeration mechanism up to its reporting in Annual Notice Section 21.

            The technique of data collecting done by perception (observation) to research object to obtain to get the data needed and interview through question and answer directly with the related parties with the research.

From research result will be able to be concluded by what accountancy treatment for Income Tax Section 21 have as according to taxation regulation. From result test the mean or observation indicate that the accountancy of Income Tax Section 21 applied by a company have adequate with the accounting principles and taxation regulation, although things there are still be uncommitted but the company keep trying to complete it. Company shall be non-stoped to keep abreast of the taxation regulation, so there no mistake caused by minim information to taxation regulation which.

Key word : Income Tax Section 21 Accountancy, Taxation Law.

1. Pendahuluan

Seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia disamping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan  dalam negeri diluar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui penerimaan dari sektor pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.

1

Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Perbedaan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan Negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Pribadi umunya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan  penyebaran penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda. Untuk itu diperlukan system perpajakan yang baik guna menghimpun dana dari masyarakat dan untuk itu Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Pajak melaksanakan sistem perpajakan yaitu With Holding System dimana pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak.

Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dipungut melalui sistem pemotongan (with holding system) pada saat penghasilan itu dibayarkan. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan. Dan dalam melaksanakan perhitungan haruslah mengikuti Undang-undang Perpajakan dan segala Peraturan Pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada Undang-undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah  dan disetujui oleh rakyat, dimana petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran  dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Jumlah yang dipotong pajak untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak, dimana jumlahnya bergantung pada keadaan pribadi penerima penghasilan – kawin  dan berapa tanggungannya – pada awal tahun pajak. Beberapa jenis potongan yang dilakukan terhadap gaji, selain pajak penghasilan, juga iuran pensiun dan astek. Potongan itu biasanya dilakukan sekaligus oleh perusahaan dan kemudian disetorkan ke Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk.

Berdasarkan hal diatas, pencatatan pembukuan yang baik dan benar juga diperlukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Disisi lain, tidak jarang ditemui kekeliruan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan disetor, dimana perubahan status wajib pajak orang pribadi (karyawan perusahaan) tidak dapat diakui dalam Undang-undang Perpajakan, seperti halnya perubahan atas status karyawan atas tanggungannya yang terjadi diluar tahun pajak yang bersangkutan.  Mengingat setiap karyawan memiliki jabatan dan jumlah tanggungan yang berbeda memungkinkan  terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga tidak jarang perusahaan harus menanggung denda administrasi perpajakan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1.      Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

2.1.1.            Definisi Pajak

                  Banyak para ahli perpajakan yang mengemukakan pendapat mengenai pegertian pajak, salah satu pakar yang terkenal di Indonesia adalah Rochmat Soemitro yang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mengemukakan Pajak adalah  iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa imbalan ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. P.J.A. Andriani merumuskan pengertian pajak seperti di bawah ini dan dikutip oleh Barata A.A. (2000,       hal. 5)Pajak adalah “Iuran kepada negara ( dapat dipaksakan ) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut undang-undang, dengan tiada mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2.1.2.            Subjek Pajak Penghasilan

               Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang pajak. Entitas sebagai Subjek atau Wajib Pajak menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan terdapat 4 (empat) kelompok entitas yang merupakan subjek pajak atau wajib pajak untuk Pajak Penghasilan yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD, Firma, kongsi, koperasi dana pension dan lain sebagainya. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.1.3.            Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun, sesuai bunyi pasal 4 Nomor 10 tahun 1994 Jis UU Nomor 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam objek pajak adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, penghargaan karena prestasi, laba usaha, keuntungan karena penjualan, penghasilan harta, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.      Pajak Penghasilan 21

2.2.1.      Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghsilan lain selain penghsilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh dan atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Perusahaan / pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21/26 atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatannya, dengan ketentuan: jika penerima penghasilan adalah Wajib Pajak perorangan dalam negeri dikenakan PPh Pasal 21, jika penerima penghasilan adalah Wajib Pajak perorangan luar negeri dikenakan PPh Pasal 26.

2.2.2.      Klasifikasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Untuk mempermudah dalam menerapkan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, maka penulis mengklasifikasikan dalam 2 (dua) bagian berdasarkan status karyawan, penerapan biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan objek pajaknya sebagai berikut:

(a)         Karyawan yang berhak mendapatkan biaya jabatan atau biaya pensiun dan PTKP (Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan - PTKP = Penghasilan Kena Pajak)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah pengurangan penghasilan yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi selain dari pengurangan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji, dimana PTKP melekat ke orang pribadi maka PTKP tetap setahun meskipun bekerja sebagai karyawan tetap kurang dari setahun (12 bulan). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 564/KMK03/2004 Tanggal  29 November 2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah sebagai berikut :

a.       Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak,

b.      Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,

c.       Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

                           Namun tahun 2009 ketentuan tersebut telah diperbaharui pada   tanggal 23 September 2008 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7  Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dimana ketentuan Pasal 7 diubah sebagai  berikut:

a)      Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi,

b)      Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin,

c)       Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami,

d)      Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) untuk setiap keluarga.

(b)         Karyawan yang berhak mendapat PTKP saja

Karyawan yang berhak mendapat PTKP saja adalah karyawan tidak tetap yang terdiri dari: pegawai harian lepas dengan upah harian,mingguan, satuan, borongan, honorarium dan imbalan, penerima Beasiswa, pemagang dan calon pegawai, penerima komisi atas kegiatan multilevel marketing.

2.2.3.      Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus sesuai Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2000. Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 untuk tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku hingga tahun 2008 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu:

Lapisan Kena Pajak                                                                           Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,-                                                                   5%

Diatas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-                                               10%

Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.0000.000,-                                           15%

Diatas Rp 100.000.000,- s/d 200.000.000,-                                                 25%

Diatas Rp 200.000.000,-                                                                              35%

Namun pada tanggal 23 September 2008 yang akan mulai diberlakukan pada tahun pajak tahun 2009 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Kena Pajak                                                                           Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,-                                                                   5%

Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-                                             15%

Diatas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.0000.000,-                                         25%

Diatas Rp 500.0000.000,-                                                                            30%

2.3.      Kerangka Konseptual

Pencatatan penghasilan karyawan dengan baik dan benar akan membuat perhitungan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tepat. Dengan dilaksanakannya pencatatan yang baik dan benar selain dapat memberikan informasi yang akurat juga akan menghindarkan perusahaan dari pengenaan sanki administrasi perpajakan yang berlaku. Untuk itu perusahaan harus melakukan pencatatan dimulai dari pengumpulan bukti status karyawan, pencatatan dan jurnal atas setiap gaji dan upah karyawan sampai dengan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti gambar berikut ini.

 

 

Gambar 2.1. Siklus Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

3.      Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif karena memberikan fakta dari prosedur atau kejadian yang terjadi dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguraikan, menjelaskan, dan menegaskan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perhitungan, pencatatan, dan pembayaran dan pelaporannya dalam SPT Tahunan dan SPT Masa.

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan berupa data yang belum diolah yang diperoleh secara langsung dari responden selaku objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh yaitu data yang bersifat kualitatif yang berisi hasil wawancara penulis dengan bagian akuntansi perusahaan bagaimana perusahaan melakukan pencatatan gaji dan upah karyawan serta perhitungan  Pajak Penghasilan Pasal 21, dan data sekunder merupakan data pelengkap bagi data primer. Data sekunder diperoleh penulis dari buku besar perusahaan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan, dan lain-lain. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Ika Utama Transfer Express yang beralamat di Kompleks Setiabudi Point No. A7, Medan.

4.      Hasil Penelitian

4.1.      Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud daru luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean, serta melakukan  penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1998 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam hal ini PT. Ika Utama Transfer Express merupakan usaha yang berbentuk badan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk melaporkan kegitan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan diwajibkan membayar kewajiban perpajakan yang terutang atas operasionalnya. Kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh PT. Ika Utama Transfer Express adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29. PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25/29 merupakan kewajiban PT. Ika Utama Transfer Express untuk memotong, memungut, menyetor dan melaporkan pajak ke Negara. Dalam hal ini perusahan berkedudukan sebagai pemotong dan / atau pemungut PPh.

4.2.      Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu. Selain pengurangan PTKP juga diberikan pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, dimana hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang PPh, Pasal 8 ayat 1 dan  ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000, bahwa pegawai tetap berhak atas pengurangan berupa biaya jabatan dan PTKP. Data diperoleh dari daftar penghasilan yang diperoleh dari daftar gaji pegawai serta pajak penghasilan dan THR yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Pajak Penghasilan ditanggung langsung oleh pegawai yang penghasilannya diatas PTKP.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Ika Utama Transfer Express adalah sebagai berikut:

Ibu Roshyka Putri sebagai Direktur (2007)

            Gaji Jan-Sept   : Rp1.050.000,- x 9 bulan         = Rp   9.450.000,-

            Gaji Okt-Des   : Rp1.100.000,- x 3 bulan         = Rp   3.300.000,- ( + )

                        Total gaji setahun                                  = Rp  12.750.000,-

                  Ditambah:

                  THR                                                                 = Rp   1.100.000,- ( + )

                              Penghasilan bruto setahun                = Rp 13.850.000,-

Dikurangi:

                  - Biaya jabatan atas gaji:

  5% x Rp 12.750.000,-           = Rp        637.500,-

- Biaya jabatan atas THR:

   5% x Rp 1.100.000,-            = Rp          55.000,- ( + )

                                Total biaya jabatan                                   = Rp      692.500,- ( - )

                                    Penghasilan Netto                                  =  Rp 13.157.500,-

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Setahun:

Dengan status K/0, maka:

Untuk WP sendiri                                              = Rp 13.200.000,-

            Dalam hal ini WP tidak dapat dikenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) karena penghasilan nettonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

                        Namun pada tahun 2008 terjadi perubahan pada kasus Ibu Roshyka Putri yang menjabat sebagai direktur pada PT. Ika Utama Transfer Express, dimana perhitungannya adalah sebagai berikut:

Gaji Jan-Feb    : Rp1.600.000,- x 2 bulan         = Rp   3.200.000,-

            Gaji Mar-Mei   : Rp1.700.000,- x 3 bulan         = Rp   5.100.000,-

            Gaji Jun-Des    : Rp 1.800.000,- x 7 bulan        = Rp 12.600.000,-  ( + )

                        Total gaji setahun                                  = Rp 20.900.000,-

                  Ditambah:

                  THR                                                                 = Rp   1.800.000,- ( + )

                              Penghasilan bruto setahun                = Rp 21.565.000,-

Dikurangi:

                  - Biaya jabatan atas gaji:

  5% x Rp 20.900.000,-           = Rp  1.045.500,-

- Biaya jabatan atas THR:

   5% x Rp 1.800.000,-            = Rp          90.000,- ( + )

                                Total biaya jabatan                                        = Rp  1.135.0000,- (-)

                                    Penghasilan Netto                                   = Rp 21.565.000,-

- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Setahun:

Dengan status K/3, maka:

Untuk WP sendiri                  = Rp 13.200.000,-

Tambahan (3 orang tanggungan):

3 x Rp 1.200.000,-               = Rp   3.600.000,- ( + )

         Total PTKP (setahun)                                Rp 16.800.000,-(+)                              PKP                                              Rp   4.765.000,-

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp 4.765.000,-            = Rp 238.250,-

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 238.250,- : 12              = Rp       19.854,-

4.3.      Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada PT. Ika Utama Transfer Express adalah: perusahaan membayar gaji karyawan berdasarkan besarnya jumlah gaji yang tertera pada slip gaji setiap bulannya yang berupa total gaji sebulan, menghitung besarnya pajak penghasilan berdasarkan statusnya yaitu sudah kawin atau belum/ tidak kawin dan jugga sudah punya anak/ tanggungan atau belum punya anak untuk membantu proses penetapan Pajak Penghasilan, perhitungan biaya jabatan pada pegawai telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yaitu sebesar 5% dan maksimum Rp 1.296.000,- , pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan setiap bulan tanpa memotong penghasilan karyawan. Dengan kata lain, perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan, perusahaan menetapkan bahwa perusahaan menggunakan pembayaran pajak dengan cara bulanan yaitu dengan menngunakan SPT Masa, perusahaan dalam menentukan Pajak Penghasilan, menggunakan pembukuan dan hal ini ditandai dengan penggunaan daftar gaji para karyawan.

5.      Kesimpulan dan Saran

5.1.      Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. Ika Utama Transfer Express, maka penulis dapat menganalisa dan mengevaluasi mengenai kebijaksanaan yang diterapkan dalam penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta mengkaji aspek-aspek yang terkait langsung dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji yang diperoleh karyawan. Maka diakhir penulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan dengan benar, namun dari sisi administrasi perpajakan dan pada pengenaan pajak penghasilan terhadap direktur perusahaan terdapat kesalahan penerapan penghitungan PPh. Dukungan terhadap kesimpulan ini berdasarkan pada kondisi-kondisi yang dinyatakan dibawah ini:

1.      alamat perusahaan hingga saat ini masih menggunakan lokasi kantor yang pertama yaitu di Jalan Kenanga No. 27 yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Sedangkan perusahaan sudah pindah lokasi di Komplek Setiabudi Point A7 yang merupakan wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat,

2.      pada daftar gaji yang dipresentasikan melalui buku besar, penulis menyatakan telah sesuai dengan kebutuhan pencatatan biaya gaji,

3.       pada SPT Tahunan 2007 pada bukti potong yang dilampirkan untuk direktur perusahaan tidak dapat dilihat bahwa status direktur perusahaan adalah K/0, sedangkan pada tahun 2008 status berubah menjadi K/3.

Sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian akuntansi bahwa direktur perusahaan memiliki suami yang bekerja pada perusahaan lain dan perusahaan tempat suaminya tersebut telah memberikan pengurangan penghasilan sesuai dengan statusnya K/. Namun PT. Ika Utama Transfer Express juga melakukan potongan yang sama pada Ibu Roshyka yaitu K/3, sehingga dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pengurangan sebanyak dua kali atas tanggungan dalam penghasilan mereka.

5.2.      Saran

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang dikemukakan diatas oleh penulis, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, antara lain:

1.      sebaiknya perusahaan melakukan Pembetulan untuk SPT Tahunan 2008 dimana telah terjadi kesalahan penerapan pengenaan Pajak Penghasilan pada direktur perusahaan karena ditempat suaminya bekerja ketiga anak mereka telah diakui sebagai tanggungan suami.

2.      kepada suami dari Ibu Roshyka sendiri sebaiknya melaporkan ke perusahaan tempatnya bekerja bahwa beliau memiliki istri yang memperoleh penghasilan dari tempat lain agar untuk SPT Tahunan Pasal 21 tahun berikutnya dilakukan perhitungan yang baik dan benar.

                  Dan sebagai saran tambahan yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebaiknya perusahaan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan sekarang berlokasi tentang adanya perubahan alamat perusahaan. Hal ini untuk memudahkan penyampaian informasi dari Kantor Pelayanan Pajak ke Wajib Pajak.

References

Agus Setiawan, Klasifikasi PPh, Jakarta: Panca Karya Utama, 2002.

Budiono, B., Perpajakan Indonesia, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Djoko Muljono, Akuntansi Pajak, Yogyakarta: Andi, 2006.

Gunadi,  Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan,           Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Gustian Djuanda, Irwansyah, Pelaporan Pajak Penghasilan, Jakarta: Gramedia, 2001.

Mardiasmo,Prof.Dr,MBA,Ak; Perpajakan, Edisi Revisi,  Andi, Jakarta, 2006.

Mulyadi, Auditing, Buku 2, Edisi 6, Yogyakarta, Salemba Empat,2001.

Nirmayanti Batubara, Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Pada PT. Askes (Persero) Regional I Medan, Perpustakaan Univesitas Sumatera Utara,2007.

Niswonger, C. Rollin dan Fess, E. Philip dan Waren, S. Carl.Prinsip-prinsip Akuntansi, Buku Satu, Edisi 21, Terjemahan Hyginus Ruswinarto dan Herman Wibowo, Jakarta: Erlangga, 2005.

Suandy Erly, Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Suandy Erly, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Waluyo,   Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, 2000.

Fakultas Ekonomi, Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2004.

Sumber : http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-31.html