Neraca LKPP dan BLU Berstandar Dunia

DENPASAR, KOMPAS.com - Baru kali ini pemerintah menerapkan standar akuntansi bertarap internasional, yakni tidak lagi menggunakan standar berbasis kas, melainkan standar akuntansi berbasis akrual. Itu pun masih terbatas hanya pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP dan laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU.

"Sementara APBN dan bagian lain dari LKPP semuanya masih menggunakan akuntasi berbasis kas, karena tidak mudah menerapkannya," ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Hekinus Manao di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010).

Baru sejak tahun 2004 (atau setelah 59 tahun Indonesia merdeka), pemerintah membuat LKPP, sebelumnya hanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran. Dengan LKPP, pemerintah tidak hanya melaporkan keluar masuknya uang yang dipakai pada tahun sebelumnya, namun juga membuat neraca keuangan hingga laporan arus kas.

Dalam neraca itulah tercermin untuk pertama kalinya kekayaan negara dan kewajiban pemerintah yang dimiliki Indonesia selama ini. Dalam neraca tersebut, publik dapat mengetahui seluruh aset yang dimiliki, utang yang membebani pemerintah, modal yang dimiliki untuk bergerak maju. Namun, diantara bagian-bagian yang ada dalam LKPP, hanya neraca yang sudah berstandar internasional, selebihnya masih menggunakan sistem lama.

Dengan mengubah standar akuntansi ke basis akrual, tidak hanya aliran uang tunai yang tercatat dalam APBN dan neraca, melainkan juga semua risiko keuangan yang mungkin dihadapi pemerintah dalam jangka pendek hingga panjang. Akuntansi berbasis akrual juga mengharuskan mengecekan lengkap terhadap setiap sen uang negara yang telah dikeluarkan.

Sebagai ilustrasi, jika suatu kementerian meminta anggaran untuk membeli bibit sapi pada tahun 2010, maka dia akan diminta melaporkan terlebih dulu anggaran pembelian bibit sapi pada tahun 2009. Kementerian itu harus menjelaskan, berapa banyak bibit sapi yang dibeli tahun 2009, berapa banyak sapi yang tumbuh besar, hingga berapa sapi yang beranak.

Dulu, ketika pemerintah masih memakai akuntansi berbasis kas, tidak ada pemeriksaan silang seperti itu. Anggaran bibit ayam yang dikeluarkan tahun 2009, akan hangus begitu saja, karena tidak ada yang menanyakan kondisi terakhir dari bibit ayam yang telah dibeli itu.

Salah satu kiblat yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB).

Hingga saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brazil. Standar yang sama juga telah digunakan di seluruh badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), OECD, Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.

SUMBER

Opini terhadap artikel di atas :                                                    

Meskipun bagian neraca sudah berstandar internasional atau berbasis akrual tetapi belum semua menerapkannya. Bagian lain selain neraca masih menggunakan sistem lama atau berbasis kas. Seharusnya pemerintah bisa mengubah semua bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) karena dilihat dari akuntansi berbasis akrual sendiri yang mengharuskan pengecekan lengkap terhadap setiap dana yang keluar, juga dapat mengetahui resiko keuangan negara tidak hanya mengetahui aliran dana yang dicatat APBN. Dan lagi tidak sedikit negara yang menggunakan standar akuntansi berbasis akrual dengan menjadikan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS).

ASEAN Perjuangkan Standar Akuntansi

DENPASAR, KOMPAS.com — Sebanyak 10 negara anggota ASEAN bersepakat memperkuat diri untuk memperjuangkan standar akuntansi khusus pelaporan keuangan publik atau pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan. Dengan cara ini, negara maju dan akuntan internasional yang terus-menerus memperbarui standar akuntansi dunia tidak memaksakan suatu standar akuntansi yang tidak tepat bagi pemerintahan di semua negara anggota ASEAN, yang pada umumnya memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju.

"Ini sudah ada kesepakatan bersama agar daya tawar dan perundingan di dunia internasional diperkuat di negara-negara ASEAN sehingga dapat membawa kepentingan negara-negara ASEAN dalam pembahasan standar akuntansi internasional yang baru," ungkap Wakil Ketua Komite Standar Akuntasi Pemerintah (KSAP) AB Triharta di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010), menjelang penutupan acara Pertemuan Governmental Accounting Standard-Setter of ASEAN Member Countries.

Pelaporan keuangan pemerintah berbeda dengan swasta. Pada Desember 2009, Badan Standardisasi Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASB) menerbitkan standar khusus pada Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang berbeda dengan standar akuntansi perusahaan swasta (IFRS). Standar khusus itu, antara lain, mengatur laporan keuangan proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), yakni mekanisme pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot Pemerintah Indonesia saat ini.

Hingga saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brasil. Standar yang sama juga telah digunakan di semua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), OECD, Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.

Triharta menyebutkan, keinginan untuk membuat forum tidak hanya datang dari 10 negara ASEAN, tetapi juga dari delegasi Korea Selatan. "Keinginan untuk memperkuat daya tawar ini sangat tinggi, bahkan ada yang ingin mempeluas jangkauannya, tidak hanya level ASEAN," ungkapnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi Kerja, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Hekinus Manao menegaskan, Indonesia tidak mau diatur oleh standar akuntansi dunia yang tidak tepat untuk kepentingan dalam negeri. Sebagai ilustrasi, bagi negara maju, hal terpenting yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan adalah masuk keluarnya uang. Namun, bagi Indonesia, hal terpenting yang harus dilaporkan adalah dampak anggaran terhadap penciptaan lapangan kerja atau kondisi aset negara.

"Jadi, tidak ada dasarnya suatu lembaga akuntan internasional meminta negara seperti kita menggunakan standar yang mereka buat. Kepentingannya berlainan," tuturnya.

SUMBER

Opini terhadap artikel di atas :

Forum yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan standar akuntansi khusus pelaporan keuangan publik atau pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan terutama untuk kawasan ASEAN sepertinya belum bisa tercapai sepenuhnya. Karena melihat dari negara Indonesia yang sepertinya standar akuntansinya tidak mau diatur oleh standar akuntasi dunia, karena Indonesia yang sudah memiliki standar akuntansinya sendiri, dan tidak tepat dengan kepentingan dalam negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ASEAN jadi memiliki standar akuntansi internasional yang pas. Asalkan sesuai dengan kepentingan negara. 

Ilustrasi Mengenai Kode Etik Akuntan

Perbincangan 2 mahasiswi yang sedang belajar untuk kuis pada mata kuliah Etika Profesi  Akuntansi,  dan yang mereka bahas adalah mengenai kode etik akuntan.

Dista : Hoy Ra, sudah belajar buat kuis nanti siang?

Ara : Ini lagi baca-baca, semalam ketiduran. Bahannya cuma tentang kode etik akuntan kan?

Dista : Iya. Eh coba dong aku ditanya-tanya, buat mempertajam ingatan hehe..

Ara : Sombongnya ya, iya deh sini kutanya.. Apa itu klien?

Dista : Klien itu yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI - KAP atau KAP tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.

Ara : IAI – KAP itu apa? Diperjelas ya mbak

Dista : Duuh, Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau disingkat jadi IAI-KAP adalah tempat atau wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.

Ara : Nah sekarang, sebutkan praktek Akuntan Publik!

Dista : adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Ara : Wah semalam hafal mati ya kamu? Hebat bisa jawab. Ok pertanyaan berikutnya, kode etik IAI meliputi apa saja?

Dista : Yang pertama prinsip etika akuntan, kedua aturan etika akuntan, ketiga interpretasi aturan etika akuntan. Sekarang aku yang tanya kamu. Siap gak?

Ara : Iya ayo..

Dista : Ok langsung saja, kode etik akuntan itu ada 8 prinsip, sebutkan!

Ara : Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Dista : Waah ternyata bisa juga jawab. Sudah mulai hafal ya?

Ara : Haruslah hehe..

Dan setelah itu dosen datang, lalu kuis pun dimulai.

Audit Internal Pastikan Ada Kecurangan di Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank Century Susanna Coa memastikan adanya kecurangan uang senilai 18 juta dollar AS di Bank Century.

Hal itu disampaikan Susanna ketika diperiksa oleh Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, Senin (11/1/2010) di DPR.

"Kasus uang senilai 18 juta dollar AS itu fraud. Terjadi sejak bulan Januari 2008, dari bulan ke bulan. Saya temukan cash in transit," ujar Susanna di hadapan para anggota Pansus.

Temuan Susanna sebagai auditor internal ini juga didukung oleh hasil audit kantor akuntan publik. Susanna mengaku, ketika menyadari adanya cash in transit, waktu itu dirinya segera melapor ke Dewi Tantular, kakak kandung mantan pemegang saham Bank Century, Robert Tantular. "Dewi cuma membenarkan adanya cash in transit ke Singapura," ujarnya.

Susanna mengatakan, dirinya memiliki bukti-bukti yang kuat. Ia pun diminta membeberkan bukti-bukti tersebut pada pemanggilannya berikutnya. Ketika manajemen baru menggantikan manajemen lama, Susanna tetap bekerja di Bank Mutiara, yang sebelumnya bernama Bank Century. Di bawah kepemimpinan baru, Susanna juga mengaku menemukan kerugian atas biaya operasional fiktif senilai 3,750 juta dollar AS.

Sumber

Opini  terhadap kasus  fraud di atas :

Bukti-bukti kuat yang dimiliki Mantan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank Century Susanna Coa tentang adanya cash in transit ke Singapura seharusnya bisa membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit investigasi atas kasus Bank Century karena ternyata dana yang senilai 18 juta AS adalah fraud. BPK harus bisa menelurusi dana tersebut masuk ke rekening siapa. Dan pengakuan Susanna Coa tentang kerugian biaya operasional fiktif senilai 3,750 juta dollar AS yang dialami Bank Mutiara di bawah kepemimpinan yang baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus mengaudit investigasi bagaimana bisa ada biaya operasional fiktif. Kasus fraud ini sangat merugikan nasabah Bank Century, sehingga harus tuntas dalam mengaudit investigasi agar mengetahui siapa penyebab adanya fraud tersebut. Penggantian dana nasabah yang dirugikan juga harus dilakukan oleh pihak bank.

Audit Internal Pastikan Ada Kecurangan di Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank Century Susanna Coa memastikan adanya kecurangan uang senilai 18 juta dollar AS di Bank Century.

Hal itu disampaikan Susanna ketika diperiksa oleh Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, Senin (11/1/2010) di DPR.

"Kasus uang senilai 18 juta dollar AS itu fraud. Terjadi sejak bulan Januari 2008, dari bulan ke bulan. Saya temukan cash in transit," ujar Susanna di hadapan para anggota Pansus.

Temuan Susanna sebagai auditor internal ini juga didukung oleh hasil audit kantor akuntan publik. Susanna mengaku, ketika menyadari adanya cash in transit, waktu itu dirinya segera melapor ke Dewi Tantular, kakak kandung mantan pemegang saham Bank Century, Robert Tantular. "Dewi cuma membenarkan adanya cash in transit ke Singapura," ujarnya.

Susanna mengatakan, dirinya memiliki bukti-bukti yang kuat. Ia pun diminta membeberkan bukti-bukti tersebut pada pemanggilannya berikutnya. Ketika manajemen baru menggantikan manajemen lama, Susanna tetap bekerja di Bank Mutiara, yang sebelumnya bernama Bank Century. Di bawah kepemimpinan baru, Susanna juga mengaku menemukan kerugian atas biaya operasional fiktif senilai 3,750 juta dollar AS.

Sumber

Opini  terhadap kasus  fraud di atas :

Bukti-bukti kuat yang dimiliki Mantan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank Century Susanna Coa tentang adanya cash in transit ke Singapura seharusnya bisa membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit investigasi atas kasus Bank Century karena ternyata dana yang senilai 18 juta AS adalah fraud. BPK harus bisa menelurusi dana tersebut masuk ke rekening siapa. Dan pengakuan Susanna Coa tentang kerugian biaya operasional fiktif senilai 3,750 juta dollar AS yang dialami Bank Mutiara di bawah kepemimpinan yang baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus mengaudit investigasi bagaimana bisa ada biaya operasional fiktif. Kasus fraud ini sangat merugikan nasabah Bank Century, sehingga harus tuntas dalam mengaudit investigasi agar mengetahui siapa penyebab adanya fraud tersebut. Penggantian dana nasabah yang dirugikan juga harus dilakukan oleh pihak bank.

CSR Untuk Kurangi Pengangguran

Artikel Tentang CSR (Corporate social responsibility)

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengusaha dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hartati Murdaya meminta pemerintah dan dunia usaha merumuskan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dana CSR juga harus dapat digunakan untuk membantu permodalan usaha mikro.
"Salah satu masalah utama bangsa ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Sudah selayaknya dana CSR dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif warga miskin, bukan untuk membangun fasilitas sosial saja," kata Hartati, pada Seminar Kewajiban CSR Sebagai Instrumen Pemotongan Pajak, yang digelar Partai Demokrat dan Hukum Online di Jakarta, Sabtu (11/12/2010).
Salah satu realisasinya adalah dana CSR untuk kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan KUR, banyak usaha mikro dapat dijangkau sehingga mereka dapat mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.
Menurut Ahsanul Qosasih, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI dari Partai Demokrat, pemerintah perlu mengatur pola penyaluran CSR agar tidak terbuang sia-sia. CSR harus dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
"Jangan sampai CSR justru ditumpangi oleh partai politik untuk kampanye terselubung," kata Ahsanul.
 
SUMBER